Dugaan Nepotisme Membayangi Program Bedah Rumah Jambi Pro Tangguh, Diduga Nama Anak dan Ponakan Kadis Perkimtan Masuk Daftar Lolos Rekrutmen
Jambi, Ordina.id – Program bedah rumah Jambi Pro Tangguh Pemerintah Provinsi Jambi belum lama berjalan. Namun, proses perekrutan orang yang akan mengawal program tersebut di lapangan mulai dipertanyakan.
Pemerintah Provinsi Jambi membuka rekrutmen 11 Koordinator Wilayah (KPW) dan 30 Pendamping Wilayah (PW). Total terdapat 41 posisi yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program.
Dari daftar Koordinator Wilayah dan Pendamping Wilayah Program Bedah Rumah Pro Jambi Tangguh 2026 yang diperoleh, terdapat nama yang diduga anak dan ponakan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi, Nasrul.
Temuan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya nepotisme. Namun, posisi kepala dinas sebagai pejabat yang berkaitan langsung dengan program membuat proses rekrutmen tersebut layak diperiksa lebih jauh, terutama mengenai mekanisme seleksi dan potensi konflik kepentingan.
Pertanyaannya bukan semata-mata apakah seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat boleh mengikuti seleksi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh peserta memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.
Persoalan lain muncul dari durasi pendaftaran.
Informasi yang diperoleh Ordina.id menyebut pendaftaran KPW dan PW Jambi Pro Tangguh berlangsung hanya selama 4 hari. Jika informasi tersebut benar, pemerintah perlu menjelaskan alasan penetapan waktu pendaftaran yang relatif singkat itu. Terlebih, posisi yang hendak diisi mencapai 41 orang dan memiliki peran dalam pelaksanaan program pemerintah di berbagai wilayah.
Persoalannya bukan sekadar singkat atau panjangnya masa pendaftaran. Yang perlu diuji adalah seberapa luas kesempatan tersebut diketahui masyarakat. Kapan pengumuman diterbitkan? Di mana informasi pendaftaran disebarluaskan? Berapa jumlah pendaftar? Apa saja persyaratannya? Siapa yang melakukan seleksi? Dan siapa yang memiliki kewenangan akhir untuk menentukan nama yang lolos?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah proses rekrutmen berjalan secara terbuka atau hanya memenuhi prosedur administratif.
Nama Masuk, Mekanisme Belum Terang
Dalam rekrutmen untuk program pemerintah, daftar nama yang lolos bukan satu-satunya informasi yang penting. Publik juga perlu mengetahui proses di belakang daftar tersebut. Jika benar terdapat peserta yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang berkaitan dengan program, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan pemerintah.
Apakah pejabat tersebut mengetahui keberadaan peserta sejak awal? Apakah ia memiliki kewenangan dalam proses seleksi? Apakah pernah memberikan rekomendasi? Apakah ia terlibat dalam penentuan nama yang lolos?
Jika tidak terlibat, pemerintah dapat menjelaskannya secara terbuka. Jika terdapat mekanisme khusus untuk mencegah konflik kepentingan, mekanisme tersebut juga semestinya dapat diketahui publik. Dengan begitu, persoalan tidak berhenti pada hubungan keluarga, tetapi dapat diuji berdasarkan proses pengambilan keputusan.
Hak Mendaftar Bukan Berarti Bebas dari Pemeriksaan
Memiliki hubungan keluarga dengan pejabat pemerintah tidak otomatis menghilangkan hak seseorang untuk mengikuti rekrutmen. Namun, pada saat yang sama, hubungan tersebut dapat menjadi alasan bagi publik untuk meminta transparansi lebih tinggi ketika orang yang bersangkutan masuk ke dalam struktur pelaksana program pemerintah.
Di sinilah prinsip akuntabilitas menjadi penting.
Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa peserta memenuhi persyaratan administratif. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tidak ada perlakuan khusus, intervensi, atau konflik kepentingan dalam proses seleksi. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya posisi KPW dan PW, melainkan kredibilitas program yang menggunakan sumber daya pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
Ordina.id Meminta Klarifikasi
Ordina.id telah menghubungi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi, Nasrul, untuk meminta penjelasan mengenai proses rekrutmen tersebut.
Konfirmasi yang diajukan mencakup dugaan hubungan keluarga dalam daftar KPW dan PW, mekanisme seleksi, kewenangan dalam penentuan peserta, serta informasi mengenai masa pendaftaran yang disebut hanya berlangsung selama dua hari.
Hingga berita ini diterbitkan, Nasrul belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi Ordina.id.
Ketiadaan jawaban tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa dugaan yang beredar benar. Sebaliknya, informasi tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan dan mengetahui langsung proses rekrutmen. Namun, tanpa keterbukaan mengenai mekanisme seleksi, publik masih belum dapat mengetahui secara utuh bagaimana 41 orang tersebut dipilih untuk mengawal program Jambi Pro Tangguh.
Program bedah rumah pada akhirnya akan dinilai bukan hanya dari berapa banyak rumah yang berhasil diperbaiki, tetapi juga dari seberapa bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan proses di balik pelaksanaannya. Sebab sebelum rumah warga dibedah, ada satu hal yang lebih dulu perlu dipastikan: proses rekrutmennya tidak menyisakan ruang bagi konflik kepentingan.
Tags:
Share:
