566 Santri Sidoarjo Tumbang Usai Santap MBG, Apa yang Terjadi di Balik Dapur SPPG Kalitengah?
Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis. Sampel makanan dan muntahan korban kini diperiksa di laboratorium.
SIDOARJO, ORDINA.ID — Pernahkah kita mendengar kasus keracunan makanan di lembaga pemasyarakatan atau penjara yang korbannya mencapai ratusan orang dalam satu kejadian? Jika jarang, pertanyaan serupa layak diajukan ketika makanan yang diberikan kepada anak-anak justru diduga membuat ratusan dari mereka jatuh sakit.
Kasus itu terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 566 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Data tersebut disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada Rabu, 2 September 2026.
Mayoritas korban merupakan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Namun kasus ini tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren. Siswa dari sejumlah lembaga pendidikan lain di kawasan Tanggulangin juga dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi menu MBG yang sama pada Selasa, 1 September 2026.
Keluhan Muncul Setelah Menyantap MBG. Keluhan yang dilaporkan para korban antara lain mual, muntah, dan pusing. Sebagian korban kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan jumlah korban bertambah 35 orang dari data sebelumnya yang mencapai 531 korban. Dengan penambahan tersebut, total korban menjadi sekitar 566 orang.
Dari jumlah tersebut, ratusan korban telah mendapatkan penanganan medis. Data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyebut 88 orang masih menjalani perawatan, sementara 478 lainnya telah diperbolehkan pulang.
Tidak ada laporan korban meninggal dalam kejadian tersebut. Kondisi pasien yang menjalani rawat inap juga dilaporkan stabil dan tidak membutuhkan perawatan khusus.
Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, mengatakan proses pengolahan makanan MBG dilakukan seperti biasa. Menurut dia, proses memasak dimulai sekitar pukul 00.00 WIB, sedangkan makanan didistribusikan kepada penerima sekitar pukul 11.00 WIB.
Rafli juga menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.
“Mohon maaf ya, saya menyesal,” kata Rafli kepada awak media pada Rabu, 2 September 2026.
Namun, sampai saat ini belum ada kesimpulan resmi bahwa makanan MBG tersebut merupakan penyebab keracunan. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumber masalah, termasuk melalui pemeriksaan sampel makanan.
Kasus dengan jumlah korban yang mencapai ratusan itu membuat Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan terhadap SPPG Kalitengah.
BGN menjatuhkan suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG Kalitengah, Tanggulangin. BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan digantikan.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan investigasi dilakukan bersama dinas kesehatan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh siswa dan santri yang terdampak mendapatkan penanganan hingga pulih.
Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana memastikan program makanan bergizi yang menyasar anak-anak tidak justru menjadi sumber persoalan kesehatan ketika pengawasan terhadap proses produksi, pengolahan, hingga distribusinya belum berjalan sempurna?
Sebab dalam kasus Sidoarjo, persoalannya bukan hanya mengenai 566 anak yang mengalami keluhan kesehatan. Ini juga menyangkut kepercayaan orang tua terhadap makanan yang setiap hari diberikan kepada anak mereka atas nama pemenuhan gizi.
Program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi. Karena itu, ketika ratusan penerima program mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang berasal dari satu rantai penyediaan, penyelidikan tidak cukup berhenti pada siapa yang meminta maaf atau siapa yang dikenai sanksi.
Yang jauh lebih penting adalah menemukan penyebabnya. Apakah masalahnya berada pada bahan baku, proses memasak, penyimpanan, waktu distribusi, kebersihan dapur, atau rantai pengawasan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah kasus Sidoarjo merupakan kelalaian pada satu dapur penyedia makanan atau menjadi tanda adanya persoalan yang lebih besar dalam tata kelola program MBG.
Hingga hasil pemeriksaan keluar, penyebab pasti kejadian tersebut masih harus menunggu bukti ilmiah. Namun satu hal sudah jelas: 566 anak telah mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap makanan yang didistribusikan dalam program MBG. Dan angka itu terlalu besar untuk sekadar dianggap sebagai kesalahan kecil.
