Rp30 Miliar Bantuan Karhutla untuk Jambi, BPBD Terima Rp18,7 Miliar
JAMBI, ORDINA.ID — Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan senilai Rp30 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi empat instansi, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan RSUD Raden Mattaher.
Berdasarkan rincian anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jambi dan dipublikasikan melalui grafis Dottcom, total alokasi bantuan mencapai Rp29.999.999.000. Dana tersebut mencakup kebutuhan operasional pemadaman, pengadaan peralatan, logistik, serta penanganan dampak kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa penggunaan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar tersebut harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Ia menyebut anggaran itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional petugas, pengadaan peralatan pemadaman, logistik, serta penanganan dampak kesehatan masyarakat akibat asap karhutla.
Menurut Al Haris, bantuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kesiapan personel dan melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penanganan karhutla di lapangan. Ia memastikan penggunaan dana mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk melalui reviu Inspektorat dan pelaporan kepada pemerintah pusat.
BPBD menjadi instansi dengan alokasi anggaran terbesar, yakni sekitar Rp18,78 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Rp5,05 miliar untuk operasional personel pemadaman dan posko, Rp13,48 miliar untuk peralatan penanganan karhutla, serta Rp250 juta untuk kebutuhan logistik.
Peralatan yang tercantum dalam rincian meliputi mobil tangki, kendaraan taktis, mobil komando, fire jeep, motor trail, kendaraan roda tiga, alat pelindung diri, mesin pompa, selang dan nosel, mesin kapal, tenda atau barak, velbed, hingga drone termal. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel dan mempercepat penanganan kebakaran, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
Pada sektor kesehatan, Dinas Kesehatan memperoleh alokasi sekitar Rp2,80 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp1,51 miliar untuk obat-obatan masyarakat, Rp1,18 miliar untuk obat-obatan petugas, serta Rp101,23 juta untuk mendukung distribusi, monitoring, dan evaluasi. Bantuan obat-obatan bagi masyarakat diprioritaskan untuk kabupaten dan kota yang belum mendapatkan bantuan pemerintah pusat.
Selain Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher mendapatkan alokasi sekitar Rp6,56 miliar untuk pengadaan obat-obatan guna menangani dampak kesehatan akibat karhutla. Anggaran ini diharapkan dapat mendukung kesiapan pelayanan medis bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran.
Sementara itu, Dinas Kehutanan memperoleh alokasi sekitar Rp1,84 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas Rp1,62 miliar untuk sarana dan prasarana karhutla serta Rp217,21 juta untuk operasional personel pemadaman dan posko.Rincian sarana dan prasarana Dinas Kehutanan mencakup motor trail, pembuatan embung, pembangunan sumur bor, alat pelindung diri, serta penyewaan alat berat. Penyediaan embung dan sumur bor diharapkan membantu memenuhi kebutuhan sumber air di kawasan rawan kebakaran, sedangkan kendaraan operasional mendukung mobilitas petugas di lapangan.
Pembagian anggaran tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla di Jambi mencakup berbagai aspek, mulai dari pemadaman dan kesiapsiagaan personel hingga perlindungan kesehatan masyarakat. Koordinasi antara instansi terkait menjadi penting agar setiap dukungan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan juga perlu mendapat perhatian. Pemetaan wilayah rawan, pemantauan titik panas, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, serta edukasi kepada masyarakat merupakan langkah yang dapat mendukung pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Transparansi penggunaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan program juga menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan memberikan manfaat nyata. Reviu Inspektorat dan pelaporan kepada pemerintah pusat sebagaimana disampaikan Gubernur Jambi menjadi bagian dari mekanisme pengawasan penggunaan dana tersebut.
Efektivitas bantuan juga dapat dilihat dari kesiapan peralatan, ketersediaan personel, kelancaran distribusi obat-obatan, serta jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pengadaan sarana, tetapi juga pada hasil nyata penanganan karhutla di lapangan.
Dengan total alokasi hampir Rp30 miliar, bantuan pemerintah pusat diharapkan memperkuat upaya penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya terlihat dari tersedianya anggaran dan peralatan, tetapi juga dari meningkatnya kesiapsiagaan, terlindunginya masyarakat, dan berkurangnya risiko kebakaran berulang.
Tags:
Share:
