Aktivis Desak Pemkab Sarolangun Transparansi Bantuan Rp10 Miliar untuk Karhutla, Roland: “Pasien ISPA Harus Digratiskan!”
SAROLANGUN — Ketua DPC PERMAHI Jambi, Rolan Pramudiansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Sarolangun membuka secara transparan penggunaan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga meminta Kejaksaan Negeri Sarolangun turut melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
“Bantuan Rp10 miliar itu bukan angka kecil. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang itu digunakan, berapa realisasinya, dan apa manfaat konkretnya bagi warga. Saya meminta Pemkab Sarolangun terbuka, dan Kejari juga perlu mencermati penggunaan anggaran ini agar tidak ada celah penyimpangan. Ini uang untuk penanganan bencana, jadi pertanggungjawabannya harus jelas,” tegas Rolan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan laporan administratif. Dampak kabut asap juga menyangkut kesehatan serta aktivitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan nyata, bukan sekadar imbauan.
“Jangan sampai masyarakat menghirup asap, jatuh sakit, lalu masih harus memikirkan biaya untuk berobat. Saya mendesak Pemkab Sarolangun menjamin pemeriksaan dan pengobatan ISPA secara gratis bagi seluruh masyarakat terdampak, dengan mekanisme yang jelas dan mudah diakses. Keselamatan warga harus menjadi prioritas, bukan urusan yang belakangan dipikirkan,” ujarnya.
Rolan menegaskan, dorongan pengawasan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan, melainkan langkah untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta agar hal itu ditindaklanjuti secara profesional sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai anggaran penanganan bencana hanya bagus di atas kertas, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Buka penggunaannya, pastikan layanan kesehatan warga terdampak digratiskan, dan biarkan pengawasan berjalan. Uang rakyat harus jelas pertanggungjawabannya, keselamatan rakyat jangan dikompromikan.” tutup Rolan.
Tags:
Share:
