PSN: Cahaya Harapan Baru bagi Tanah Papua

Admin Ordina September 22, 2026

Oleh: Fajar Budiman
Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI

Papua masih menghadapi pekerjaan besar dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua masih berada pada angka 17,82 persen, dengan ketimpangan pengeluaran yang tercermin dari Gini Ratio sebesar 0,397. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan Papua tidak cukup hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengenai bagaimana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Persoalan ketimpangan menjadi semakin penting ketika melihat wilayah Papua secara lebih luas. Di Papua Pegunungan, misalnya, persentase penduduk miskin pada September 2025 mencapai 27,21 persen. Pada Maret 2025, Gini Ratio Papua Pegunungan tercatat 0,349. Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan Papua membutuhkan keberpihakan negara yang konsisten, terukur, dan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.

Dalam konteks tersebut, Proyek Strategis Nasional (PSN) harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan, bukan sekadar proyek ekonomi. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa PSN diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pembangunan.

Karena itu, dukungan terhadap pembangunan strategis di Papua perlu diberikan sepanjang pembangunan tersebut benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Keberpihakan negara harus terlihat dari terbukanya akses pendidikan, kesehatan, konektivitas, lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi pembangunan.

Pemerintah juga telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 yang diarahkan untuk menghasilkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif, dengan perhatian khusus terhadap kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). RAPPP tersebut ditetapkan melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2025 dan memuat 19 program prioritas yang diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029.

Artinya, negara sudah memiliki arah kebijakan. Tantangannya sekarang adalah memastikan arah tersebut benar-benar sampai ke masyarakat.

Pembangunan Papua tidak boleh hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga harus mengubah kualitas kehidupan. Infrastruktur harus membuka akses ekonomi. Investasi harus menciptakan lapangan kerja. Pendidikan harus melahirkan sumber daya manusia yang mampu mengisi peluang baru. Dan pertumbuhan ekonomi harus memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat lokal.

Di sinilah PSN dapat menjadi cahaya harapan baru bagi Tanah Papua. Namun cahaya itu akan kehilangan makna apabila masyarakat Papua hanya menjadi penonton dari pembangunan di tanahnya sendiri.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan sedikitnya empat hal: pertama, keterlibatan masyarakat lokal dan OAP dalam setiap tahapan pembangunan; kedua, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar tidak sekadar menjadi pekerja berupah rendah; ketiga, penguatan pelaku usaha lokal agar masuk dalam rantai pasok proyek; dan keempat, transparansi serta pengawasan publik agar pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Perubahan pola hidup masyarakat juga harus menjadi bagian dari pembangunan. Modernisasi tidak boleh dimaknai sebagai meninggalkan identitas Papua. Sebaliknya, pembangunan harus membuat masyarakat semakin produktif, berpendidikan, sehat, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat tanpa kehilangan akar budaya dan kearifan lokal.

Kita perlu mendukung pembangunan Papua, tetapi dukungan tersebut harus disertai keberanian untuk mengawasi. Sebab pembangunan yang baik bukan pembangunan yang sekadar cepat selesai, melainkan pembangunan yang meninggalkan manfaat jangka panjang.

Papua tidak hanya membutuhkan jalan menuju masa depan. Papua membutuhkan kesempatan agar masyarakat Papua sendiri menjadi pelaku utama yang berjalan di atas jalan tersebut.

PSN harus menjadi jembatan menuju pemerataan, bukan sekadar simbol pembangunan. Jika negara hadir dengan kebijakan yang berpihak, masyarakat dilibatkan, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata, maka PSN bukan hanya proyek strategis nasional— ia dapat menjadi bagian dari cahaya baru bagi masa depan Tanah Papua.