Memasuki Babak Baru, PERMAHI Jambi Kembali Menyurati BWSS VI Jambi, Ada Apa!
Jambi – Polemik antara Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Jambi dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi memasuki babak baru. Kali ini, isu yang disorot bukan lagi soal proyek, melainkan dugaan adanya upaya pembungkaman kritik melalui dokumen klarifikasi sepihak yang dinilai mencederai etika kelembagaan.
PERMAHI Jambi resmi mengirim tanggapan atas jawaban somasi dari kuasa hukum BWSS VI Jambi. Dalam surat tersebut, organisasi mahasiswa hukum itu menekankan bahwa substansi persoalan utama justru terletak pada munculnya dokumen konsep klarifikasi yang seolah-olah menempatkan PERMAHI telah menyatakan tidak ada persoalan.
Ketua PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah membuat, menyusun, menyetujui, ataupun memberikan mandat atas dokumen dimaksud.
“Yang kami persoalkan bukan pembangunan. Yang kami persoalkan adalah apabila kritik publik dijawab dengan narasi sepihak yang seolah-olah kami sudah berubah sikap tanpa proses dialog yang benar,” ujar Roland, Senin (20/04/2026).
Menurut Roland, kritik dan permintaan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan PERMAHI merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi. Karena itu, apabila terdapat upaya membentuk persepsi seakan-akan kritik telah selesai tanpa komunikasi resmi, hal tersebut menjadi persoalan serius dalam tata kelola kelembagaan.
“Dalam negara hukum, perbedaan pendapat diselesaikan dengan penjelasan dan dialog, bukan dengan menyiapkan konsep pernyataan yang tidak pernah kami buat,” katanya.
PERMAHI menilai praktik semacam itu, jika benar terjadi, berpotensi menimbulkan kesan bahwa kritik masyarakat dapat diredam melalui mekanisme administratif yang tidak partisipatif. Padahal, menurut mereka, institusi publik justru dituntut terbuka terhadap koreksi.
Dalam tanggapan resminya, PERMAHI menegaskan bahwa organisasi mahasiswa bukan pihak yang harus dibungkam ketika menyampaikan pertanyaan. Sebaliknya, pertanyaan publik semestinya dipandang sebagai kesempatan memperkuat legitimasi lembaga negara melalui transparansi.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari klarifikasi sepihak. Kepercayaan lahir dari keterbukaan dan kesediaan menjawab secara jujur,” kata Roland.
PERMAHI juga menekankan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan lain di luar mendorong budaya pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, mereka meminta agar dinamika yang terjadi tidak diarahkan seolah-olah sebagai konflik antara mahasiswa dan pemerintah.
“Kami tidak sedang mencari lawan. Kami sedang mengingatkan bahwa kritik adalah vitamin demokrasi, bukan ancaman birokrasi,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai sikap PERMAHI tersebut menarik karena menggeser fokus polemik dari isu teknis menuju persoalan yang lebih mendasar, yakni relasi antara badan publik dan kritik warga negara. Jika kritik dibalas dengan narasi sepihak, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nama lembaga, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
PERMAHI berharap seluruh persoalan dapat dijernihkan melalui penjelasan resmi dan komunikasi yang sehat. Bagi mereka, institusi negara akan lebih dihormati ketika berani menjawab kritik secara terbuka, bukan ketika berusaha menenangkan keadaan dengan cara-cara yang justru menimbulkan pertanyaan baru.
Tags:
Share:
