Perang Timur Tengah Dongkrak Harga Minyak, Pemerintah Hitung Dampak ke Subsidi BBM
Jakarta — Harga minyak dunia melonjak tajam setelah konflik di Timur Tengah memanas. Kenaikan ini memicu kekhawatiran terhadap anggaran subsidi BBM Indonesia dan harga minyak dunia & subsidi BBM.
Pemerintah kini menghitung potensi tambahan beban pada APBN 2026 akibat lonjakan tersebut.
Harga Minyak Melampaui Asumsi APBN
Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 sekitar US$70 per barel. Namun konflik geopolitik mendorong harga berada di atas level tersebut.
Jika harga bertahan tinggi, subsidi energi berpotensi meningkat signifikan. Kondisi ini dapat memperlebar tekanan terhadap fiskal negara.
Pemerintah Evaluasi Beban Subsidi Energi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus mengkaji dampak kenaikan harga minyak. Tim teknis menghitung selisih antara asumsi APBN dan harga pasar terkini.
Kenaikan harga minyak global langsung memengaruhi kebutuhan anggaran subsidi BBM dan LPG. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.
Harga BBM Subsidi Belum Naik
Meski harga minyak dunia meningkat, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu menahan tekanan inflasi dalam negeri.
Risiko Inflasi dan Tekanan Ekonomi
Lonjakan harga minyak dapat memicu inflasi berbasis biaya atau cost-push inflation. Biaya transportasi dan distribusi biasanya ikut naik ketika harga energi meningkat.
Jika tekanan berlanjut, harga barang kebutuhan pokok bisa terdampak. Pemerintah karena itu terus memantau perkembangan pasar global.
Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi
Selain menghitung ulang subsidi, pemerintah menyiapkan skema mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar dampak konflik global tidak melebar.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap lonjakan harga minyak dunia tidak mengganggu ketahanan energi dan kondisi fiskal nasional.
