Efisiensi MBG Dipertanyakan, Peneliti Soroti Risiko Pengurangan Layanan hingga Kebocoran Anggaran
Jakarta, 27 Maret 2026 — Klaim pemerintah terkait potensi penghematan anggaran hingga Rp 40 triliun per tahun melalui pengurangan hari operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari kalangan peneliti. Sejumlah analis menilai proyeksi tersebut belum memiliki dasar yang pasti dan berisiko mengorbankan kualitas layanan kepada penerima manfaat.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Betta Anugrah, menegaskan bahwa angka penghematan yang diklaim pemerintah sangat bergantung pada asumsi yang digunakan. Menurutnya, pengurangan satu hari operasional tidak hanya berdampak pada aspek anggaran, tetapi juga secara langsung menurunkan frekuensi intervensi gizi kepada siswa.
“Pemangkasan satu hari operasional setara dengan pengurangan sekitar 20 persen layanan kepada para siswa penerima manfaat,” ujarnya di Jakarta.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Peneliti Center of Economic and Law Studies, Isnawati Hidayah. Ia menjelaskan bahwa struktur biaya dalam program MBG tidak sepenuhnya fleksibel untuk disesuaikan dengan pengurangan volume distribusi.
Menurut Isnawati, biaya operasional MBG mencakup komponen tetap seperti sewa fasilitas, tenaga kerja, serta manajemen distribusi. Dalam praktiknya, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan meskipun terjadi pengurangan hari operasional.
“Pengurangan volume tidak selalu berbanding lurus dengan pengurangan biaya. Ada batas minimum agar sistem tetap berjalan,” jelasnya.
Selain itu, program MBG yang menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat juga memiliki komponen biaya semi-variabel, seperti pengadaan bahan pangan, transportasi, dan penyimpanan. Dalam kondisi tersebut, pengurangan frekuensi distribusi dinilai tidak otomatis menghasilkan penghematan riil sebagaimana yang diproyeksikan pemerintah.
Lebih jauh, Isnawati menyoroti persoalan ketepatan sasaran sebagai titik lemah utama program. Berdasarkan data Celios, sekitar 34,2 persen penerima MBG tergolong inclusion error, yakni penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Ia menilai, perbaikan akurasi data penerima jauh lebih efektif untuk efisiensi anggaran dibandingkan sekadar memangkas hari operasional.
Di sisi lain, Celios juga menemukan adanya inkonsistensi dalam kebijakan operasional program. Pada 17 Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) sempat menyatakan bahwa MBG tidak disalurkan selama libur Idul Fitri. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, BGN justru menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur agar penyaluran tetap berjalan dengan skema perapelan.
Ketidaksinkronan kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan sekaligus membuka celah kebocoran anggaran.
“Ketidakteraturan pelaksanaan berisiko menciptakan inefisiensi distribusi serta lemahnya pengawasan, yang pada akhirnya bisa berujung pada kebocoran anggaran,” tegas Isnawati.
Sejumlah pengamat pun mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan efisiensi, khususnya pada program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Alih-alih memangkas layanan, perbaikan tata kelola dan akurasi data dinilai menjadi langkah yang lebih strategis untuk menjaga efektivitas sekaligus integritas anggaran negara.
Tags:
Share:
